Salah satu tokoh Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng MH Rizal menegaskan, Kalteng tidak membutuhkan Front Pembela Islam (FPI).
"Perlu pendalaman tentang kehadiran FPI di Kalteng. Banyak orang melihat yang dilakukan FPI di kota besar semua dalam kapasitas membela Ukuwah Islamiah. Namun di Kalteng tidak menyentuh hal-hal yang seperti itu," katanya di Palangka Raya, Sabtu.
Ia mengemukakan, Kalteng juga tidak memerlukan hal-hal yang berbentuk front, sebab masyarakat kalteng menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, walaupun itu hanya organisasi kemasyarakatan (Ormas).
"Belum saatnya FPI ada di Kalteng jika melihat apa yang dilakukan oleh ormas seperti FPI selama ini," kata dia tanpa menjelaskan maksud pernyataannya itu.
Selain itu, masyarakat Kalteng diminta untuk tidak terpancing melakukan tindakan yang anarkis. "Hilangkan arogansi itu dan tunjukkan bahwa masyarakat Kalteng itu bersahabat dengan siapa saja," tegasnya.
Rizal mengatakan, jika penolakan terhadap FPI dilakukan dengan cara yang arogan, dapat memancing suasana yang tidak kondusif. S harus diselesaikan dengan cara musyawarah.
"Kalau masyarakat menjaga falsafah 'Huma Betang' dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kalteng, silakan menolak kehadian FPI, tetapi dengan tetap menjaga secara kondusif wilayah Kalteng ini," harapnya.
Menurutnya, kondisi Kalteng sekarang ini belum membutuhkan FPI, karena Kalteng selama ini sangat kondusif. Hanya saja cara untuk melakukan penolakan itu yang perlu dijaga agar tidak bersinggungan dengan perpecahan dan sebagainya.
Secara terpisah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Sabran Achmat secara tegas menolak dan sangat tidak setuju dengan kehadiran FPI di Kalteng.
"Dengan menjunjung tinggi filosofi 'HumaBetang', Kalteng sudah terbukti dan teruji mampu memelihara dan menjaga keharmonisan masyarakat, serta kerukunan umat beragama," katanya.
Disamping itu, Pemrpov Kalteng dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
Semua organisasi itu bertujuan untuk memelihara serta menjaga kerukunan masyarakat dan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalteng yang cinta damai. "Kehadiran FPI dan sepak terjangnya selama ini, dikhawatirkan malah membuat keresahan
masyarakat umat beragama," tuturnya.
Pernyataan para tokoh masyarakat Kalteng tersebut terkait dengan rencana kehadiran Ketua FPI Habib Rizieq yang mendapat reaksi keras dari masyarakat berupa aksi penolakan.
"Perlu pendalaman tentang kehadiran FPI di Kalteng. Banyak orang melihat yang dilakukan FPI di kota besar semua dalam kapasitas membela Ukuwah Islamiah. Namun di Kalteng tidak menyentuh hal-hal yang seperti itu," katanya di Palangka Raya, Sabtu.
Ia mengemukakan, Kalteng juga tidak memerlukan hal-hal yang berbentuk front, sebab masyarakat kalteng menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, walaupun itu hanya organisasi kemasyarakatan (Ormas).
"Belum saatnya FPI ada di Kalteng jika melihat apa yang dilakukan oleh ormas seperti FPI selama ini," kata dia tanpa menjelaskan maksud pernyataannya itu.
Selain itu, masyarakat Kalteng diminta untuk tidak terpancing melakukan tindakan yang anarkis. "Hilangkan arogansi itu dan tunjukkan bahwa masyarakat Kalteng itu bersahabat dengan siapa saja," tegasnya.
Rizal mengatakan, jika penolakan terhadap FPI dilakukan dengan cara yang arogan, dapat memancing suasana yang tidak kondusif. S harus diselesaikan dengan cara musyawarah.
"Kalau masyarakat menjaga falsafah 'Huma Betang' dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kalteng, silakan menolak kehadian FPI, tetapi dengan tetap menjaga secara kondusif wilayah Kalteng ini," harapnya.
Menurutnya, kondisi Kalteng sekarang ini belum membutuhkan FPI, karena Kalteng selama ini sangat kondusif. Hanya saja cara untuk melakukan penolakan itu yang perlu dijaga agar tidak bersinggungan dengan perpecahan dan sebagainya.
Secara terpisah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Sabran Achmat secara tegas menolak dan sangat tidak setuju dengan kehadiran FPI di Kalteng.
"Dengan menjunjung tinggi filosofi 'HumaBetang', Kalteng sudah terbukti dan teruji mampu memelihara dan menjaga keharmonisan masyarakat, serta kerukunan umat beragama," katanya.
Disamping itu, Pemrpov Kalteng dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
Semua organisasi itu bertujuan untuk memelihara serta menjaga kerukunan masyarakat dan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalteng yang cinta damai. "Kehadiran FPI dan sepak terjangnya selama ini, dikhawatirkan malah membuat keresahan
masyarakat umat beragama," tuturnya.
Pernyataan para tokoh masyarakat Kalteng tersebut terkait dengan rencana kehadiran Ketua FPI Habib Rizieq yang mendapat reaksi keras dari masyarakat berupa aksi penolakan.
